Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Senin, mengatakan pungutan tersebut dilakukan di SMAN 4 dan SMAN 20 dengan dalih untuk biaya try out.
"Ini berdasar SMS (pesan singkat) yang kami terima. Segala bentuk pungutan apa pun tidak diperbolehkan karena seluruh kegiatan operasional sekolah sudah dicukupi Bopda. Contoh, SMAN 2 tiap tahun terima dana Bopda Rp1,8 miliar," kata Baktiono saat rapat dengar pendapat.
Rapat dengar pendapat kali ini mengundang Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya M Ikhsan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Rudy Winarko, serta sejumlah kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, di antaranya, Kepala SMAN 2 Kasnoko, Kepala SMAN 6 Nurseno, Kepala SMAN 19 Mochtar, dan Kepala SMAN 20 sekaligus Plt Kepala SMAN 4 Junaedi.
Fakta yang diungkap politisi PDIP itu membuat kaget Kepala SMAN 20 yang juga Plt Kepala SMAN 4 Junaedi yang awalnya sempat membantah keras keberadaan pungutan.
Menurutnya, pungutan muncul dengan sendirinya lantaran desakkan orang tua wali murid yang menghendaki try out dilaksanakan sesering mungkin. Harapannya agar anak-anaknya berprestasi.
"Memang benar ada (pungutan). Itu muncul saat sekolah melakukan sosialisasi try out. Orang tua dan wali murid tak ingin try out hanya sekali karena terbentur anggaran. Karena itu orang tua harap try out sesering mungkin," ujar Junaedi.
Saat sosialisasi, kata Junaedi, ada orang tua yang berinisiatif memungut secara sukarela menggunakan kardus. Uangnya ada yang pecahan dua ribuan, semua terkumpul Rp6.000.000, dan oleh salah satu orang tua murid ditambah Rp5.000.000. Jadi jumlahnya Rp11.000.000.
"Uang itu tidak dikelola atau dipegang sekolah atau komite sekolah. Tapi dipegang orang tua siswa sendiri dan belum digunakan sampai sekarang," katanya.
Kepala SMAN 19 Mochtar mengaku masing-masing sekolah mempunyai cara tersendiri. "Sekolah punya tanggung jawab membuat prestasi akademik bagus. Saya sebagai Ketua MKKS SMA menyerahkan ke sekolah," kata Mochtar.
Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Junaedi menilai keberadaan SMAN yang membiarkan pungutan try out karena tidak adanya aturan tertulis dari Dindik.
"Pungutan ke orang tua tidak akan terjadi kalau Dindik memberlakukan aturan tegas dan tertulis. Kalau pungutan boleh, semua sekolah harus boleh. Kalau tidak boleh, semua ya dilarang. Cuma yang harus diingat, selama ini sekolah sudah menerima Bopda," ujarnya.
Berdasar kesepakatan dalam rapat dengar pendapat, pungutan ditiadakan. Biaya try out diambilkan dari Bopda yang besarannya Rp152.000 per siswa SMA. Kebijakan ini membuat try out dengan menggandeng pidak ketiga, yakni lembaga bimbingan belajar gagal dilaksanakan.
Oleh karena itu, Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan ini minta Dindik benar-benar menjadikan try out gratis yang akan dilaksanakan 26-28 Maret mendatang benar-benar menguntungkan siswa. (ant)
0 komentar:
Posting Komentar