Jakarta - Langkah dan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kendali Partai Demokrat (PD) karena menjadi Ketua Majelis Tinggi-nya merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. "Keputusan strategis yang diambil Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi PD hanya memberi manfaat bagi PD, tetapi melahirkan ancaman serius bagi efektivitas pemerintahannya," nilai Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin, (11/2).
Menurutnya, langkah tersebut merupaan bencana, karena fokus Kabinet Indonesia Bersatu-II akan terancam berantakan, jika para menteri yang merupakan pra petinggi partai sejumlah partai ikut-ikutan menyibukan diri mengurusi partainya masing-masing. Dituturkan, kekhawatiran itu bermula dari keputusan SBY yang menyatakan memimpin penyelamatan dan konsolidasi PD. Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan PD ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi PD yang diketuai SBY dalam menentukan keputusan penting dan strategis. "Ini menandakan, SBY akan sangat sibuk mengurusi PD," nilanya.
Karena presiden mulai ‘nyambi’ membenahi PD, imbuhnya, muncul kekhawatiran kalau para menteri pun akan ikut-ikutan membenahi partainya masing-masing. Tidak mungkin tidak, karena tahun ini semua partai politik peserta Pemilu 2014 harus bersiap dan berkonsolidasi memperkuat peran pengurus pusat dan pengurus daerah, hingga seleksi calon anggota legislatif.
"Kalau sudah begitu keadaannya, apa mungkin kabinet bisa 100% fokus mengelola persoalan negara dan persoalan rakyat? Sudah pasti tidak," cetusnya. Karena demikian, efektivitas pemerintahan pada bulan-bulan mendatang tidak akan ideal sebagaimana yang diharapkan SBY sendiri, seperti yang pernah diingatkan SBY kepada para menterinya, yakni tetap fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, kendati 2013 menjadi tahun politik.
Hal itu diingatkan Presiden SBY agar para menteri jangan sampai lebih memrioritaskan kepentingan partainya dibanding program pemerintah untuk kepentingan negara dan rakyat. Namun, harapan ideal itu akan sulit diwujudkan, setelah presiden sendiri mengambilalih kekuasaan dan semua kewenangan yang ada dalam struktur PD, menyusul kisruh internal di partai itu. "Bukan tidak mungkin, beberapa menteri yang kebetulan menjabat ketua umum partai akan meniru langkah presiden. Kalau itu terjadi, bangsa ini patut prihatin," pungkasnya.(GTR)
0 komentar:
Posting Komentar