Jakarta, Babak baru kasus dugaan mega korupsi proyek Hambalang kian seru. Beberapa pihak yang terkait pembangunan Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, itu saling serang di dalam dan luar arena pengadilan. Perang urat syaraf antara Mallarangeng bersaudara versus Menkeu Agus Martowardojo dan kubu Anas Urbaningrum pun meletus. Mereka saling bantah dan saling tuding.
Suasana mulai memanas tatkala Menteri Keuangan Agus Martowardojo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/2/12). Agus diperiksa selama sembilan jam sebagai saksi untuk Andi Mallarangeng yang kini berstatus tersangka kasus korupsi Hambalang.
Usai diperiksa, Agus menegaskan kepada para wartawan bahwa dirinya baru diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menkeu pada 20 Mei 2010. Sementara proyek Hambalang sudah dilakukan sejak Januari 2010. Karenanya, ia berkelit tidak mengetahui proses pembahasan anggaran proyek Hambalang hingga menjadi 'multi years'.
"Lagipula dalam diskusi pembahasan anggaran proyek tersebut, tidak melibatkan Menkeu. Jika kemudian ada oknum-oknum yang berusaha melakukan pembobolan anggaran, KPK harus mengusutnya," ungkap Agus.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu juga menegaskan, tanggung jawab kasus Hambalang ada pada pengguna anggaran, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). "Menteri Pemuda dan Olahraga selaku pengguna anggaran merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, baik secara formal maupun materil atas operasional anggaran Hambalang," tegasnya.
Menpora, tambah Agus, bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran. Tak lupa Agus melontarkan sindiran, tatkala Andi Alifian Mallarangeng masih menjabat sebagai Menpora, sang adik (Andi Zulkarnain 'Choel' Mallarangeng) sering datang ke kantor Kemenpora.
Pernyataan Agus itu menohok langsung kubu Mallarangeng bersaudara. Bisa jadi, Agus sengaja membalas lontaran keluarga Mallarangeng sebelumnya, bahwa pernah ada pertemuan antara Menkeu Agus Martowardojo, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Machfud Suroso, dan M Nazaruddin di Restoran Hotel Ritz Carlton.
Rizal Mallarangeng selaku juru bicara keluarga Mallarangeng mengatakan bahwa pertemuan pada Oktober 2010 itu sudah dibeberkan Nazaruddin kepada penyidik dan tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Menurut Rizal, pertemuan itu awalnya diagendakan membahas soal pajak. Tapi, Nazaruddin mengatakan kepada Anas supaya ikut menanyakan anggaran proyek tahun jamak Hambalang.
Namun Agus membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Machfud Suroso dan Nazaruddin di Restoran Hotel Ritz Carlton.
Menkeu Berbohong?
Toh pernyataan Agus itu disebut Rizal sebagai kebohongan. "Setelah pertemuan itu, beberapa bulan kemudian keluar proyek multi years Hambalang," kata Cheli, panggilan akrab Rizal Mallarangeng. Cheli merasa tidak yakin Anas dan Nazar menekan Agus dalam pertemuan tersebut.
Merujuk pada audit BPK, nama Menkeu Agus Martowardojo disebut-sebut memiliki keterlibatan dana mega proyek Rp2,5 triliun itu termasuk soal penentuan kontrak tahun jamak. Berdasarkan audit tersebut, BPK menemukan keterlibatan Agus Martowardojo dalam hal menyetujui dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) TA 2010 yang diajukan Sekretaris Kemenpora yang melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK 69/PMK.02/2010.
Agus juga menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak meskipun mengandung empat kejanggalan. Pertama, alokasi anggaran, misalnya, belum tersedia dalam APBN. Lalu permohonan tidak diajukan oleh Menpora tetapi hanya ditandatangani Seskemenpora.
Selain itu, pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum tidak ditandatangani menteri PU, tetapi oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. Terakhir, RKA KL Kemenpora TA 2010 yang menunjukkan pekerjaan dibiayai lebih dari satu tahun anggaran belum ditetapkan.
Karena itu, Rizal mengoreksi pernyataan Agus usai diperiksa KPK yang menyebut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, merupakan tokoh utama pada skandal Hambalang. Menurutnya, dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu, seakan-akan tanggung jawab sepenuhnya pada Menpora, sedangkan Menkeu tidak terkait.
"Kalau kami lihat, penyalahgunaan tersebut lebih jauh di bawah rantai kewenangan Menpora, yaitu di tingkat kontraktor dan sub kontraktor, sejauh mana yang telah dijelaskan dalam audit BPK," kata Rizal saat jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Selain itu, menurut Rizal, selama ini belum ada audit BPK yang menyatakan bahwa Andi Mallarangeng sebagai tokoh utama pada kasus penggelembungan dana sebesar Rp2,5 triliun yang seyogyanya akan digunakan untuk proyek Wisma Atlet Hambalang.
"Dan tidak ada satupun bukti yang mengatakan sampai sekarang masalah mark up dan masalah kerugian negara pada tingkat pelaksanaan proyek berkaitan dengan Andi Mallarangeng," tegasnya.
Harier Anas
Bagaimana dengan Ketua Umum Partai Demokrat? Kasus yang melilit Anas diduga seputar mobil Harrier yang dia miliki. Mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding, mobil ini terkait dengan Hambalang.
Namun, pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, mengklarifikasi bahwa mobil tersebut dibeli kliennya dari Nazaruddin secara mencicil dan melalui transaksi yang sah. Karenanya, mobil seharga Rp675 juta itu bukan gratifikasi atau hadiah dari Nazaruddin saat Anas Urbaningrum menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI pada tahun 2009.
"Kepemilikan mobil Harrier oleh Anas merupakan transaksi jual-beli biasa. Sebagai pembeli, Anas menunjukkan itikad baik dengan membayar uang muka dan angsuran sesuai kesepakatan," kata Firman di Jakarta, Selasa (19/2/2013).
Nah, melihat ‘perang urat syaraf’ itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad memeriksa siapapun yang terlibat dalam kasus Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selama pemeriksaan berkaitan dengan pengembangan penyidikan dan penuntasan kasus Hambalang tersebut, maka sudah seharusnya semua pihak memenuhi panggilan dan mengatakan yang sebenarnya.
Untuk memperjelas keterlibatan pihak-pihak dalam kasus Hambalang, hari ini (Jumat/22 Pebriuari 2013) KPK akan menggelar ekspose kasus korupsi megaproyek Hambalang. Gelar perkara ini dihadiri unsur pimpinan dan penyidik kasus tersebut. "Kita tunggu saja apa hasil gelar perkara ini," kata juru bicara KPK Johan Budi SP dalam konferensi pers di Kantor KPK, Kamis (21/022013). (dari berbagai sumber)
0 komentar:
Posting Komentar