Pasca penetapan Andi A. Mallarangeng jadi tersangka, Partai Demokrat (PD) merapatkan barisan. Selain sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu, Anas Urbaningrum, Ketua Umum partai penguasa itu, disebut-sebut masuk dalam radar bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, dua kader penting PD sudah diadili dan tinggal menunggu putusan. Mereka adalah Angelina Sondakh dan Nazaruddin. Semua kader PD yang disebut di atas itu tersandung kasus korupsi. Padahal selama ini, PD yang didirikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 September 2001 ini mentasbihkan diri sebagai partai bersih, cerdas dan santun, istilah yang lekat dengan moralitas.
Toh faktanya PD 'tercabik-cabik' oleh kasus korupsi, perilaku yang sangat tidak terpuji dari aspek moral. Karena itu, para petinggi dan Dewan Pembina PD merasa harus melakukan introspeksi total atas bangunan partai yang sejak awal diniatkan sebagai partai yang bersih, cerdas dan santun ini
. Direktur Ekskeutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry mengatakan, harus ada langkah radikal yang dilakukan Partai Demokrat untuk bangkit menghadapi Pemilu 2014 mendatang. "Harus ada perubahan mendasar dan total agar Partai Demokrat bisa bangkit dalam Pemilu 2014. Karena faktanya elit partai ini banyak yang tersandung kasus korupsi," kata Umar di Jakarta, Sabtu (8/12/2012).
Hanya saja, Umar pesimistis model perubahan yang akan terjadi di Partai Demokrat. Posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru tersandera dengan kasus korupsi yang dilekatkan kepada dirinya. Elit lainnya tidak in-charge untuk mengambil peran. "Jadi saya kira sulit," tambah Umar.
Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan Partai Demokrat pada inisiatif Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY. Akibatnya, menurut Umar, Partai Demokrat tidak berani melakukan terobosan untuk melakukan bersih-bersih di internal partai.
"Jadi saya pesimistis Partai Demokrat akan meraih sikses dalam Pemilu 2014. Selama SBY tidak menunjukkan komitmennya untuk mendongkrak dan memulihkan citra Partai Demokrat. Jadi, sulit terjadi perubahan mendasar," kata Umar.
Riset Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 10-24 September 2012 lalu mengungkapkan keterpilihan Partai Demokrat jika dilakukan saat survei berlangsung hanya memeproleh 5,9 persen suara. Padahal, perolehan pada Juni 2012 lalu mencapai 10,5 persen. "Saya kira akan lebih jeblok dengan penetapan Andi sebagai tersangka," ucap Umar.
Sementara anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Suaedy Marasabessy mengatakan untuk memulihkan keterpurukan Partai Demokrat harus melakukan konsolidasi internal. "Baik menyangkut perbaikan komposisi kepengurusan maupun mengembalikan citra partai," ujar Suaedy.
Acara Silaturahmi Nasional akan digelar pada 14-15 Desember 2012 mendatang. Menurut Suaedy, acara tersebut akan dijadikan momentum untuk merapatkan barisan. "Kami optimistis akan ada perbaikan di internal Partai Demokrat," tegas Suaedy optimitis.
Kumpul di Cikeas
Nah, sebelum kegiatan akbar itu digelar, sejumlah petinggi Partai Demokrat berkumpul di kediaman Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam (9/12/2012). Pertemuan ini digelar dua hari setelah Andi Alifian Mallarangeng mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Sekretaris Dewan Pembina Demokrat.
Meski demikian, pertemuan tersebut diklaim tidak membahas masalah pengunduran diri Andi Mallarangeng itu. "Agenda ini sudah lama, karena kami mau Silatnas (Silaturahmi Nasional). Sedangkan kejadian Pak Andi itu barusan," kata Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Selain anggota fraksi, acara ini juga diikuti pengurus DPP Demokrat. Pertemuan semacam ini, kata Nurhayati, rutin digelar.
Juru Bicara Partai Demokrat, Andi Nurpati, juga mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin untuk koordinasi fraksi Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina. "Hal ini sudah sering dilakukan. Biasanya ketua dewan pembina memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan bidang tugas FPD," jelasnya.
Usai pertemuan tadi malam, Nurhayati menjelaskan bahwa SBY menyampaikan beberapa pesan dan tidak khusus membahas mengenai kasus yang dialami mantan Andi Mallarangeng. Selaku Ketua Dewan Pembina, kata Nurhayati, SBY, meminta agar komunikasi antara DPP, Fraksi Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pembina terus dijaga. Selain itu, sebagai ujung tombak, DPP diminta terus meningkatkan kinerjanya.
SBY juga menyinggung persiapan Partai Demokrat menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2014. Ia meminta agar petinggi partai dari atas hingga ke bawang terus menjaga solidaritas karena waktunya tinggal tinggal dua tahun lagi. "Kuncinya adalah kekompakan dan kebersamaan," ujar Nurhayati mengutip SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Minggu (9/12/2012).
Khusus untuk kader Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota legislatif, SBY juga meminta terus mengawal program pemerintah dan bekerja sama dengan fraksi lain, menjaga kebersamaan atas dasar politik bersih cerdas santun.
Nurhayati menambahkan, SBY juga tidak membahas siapa pengganti posisi Andi Mallarangeng sebagai sekretaris dewan pembina Partai Demokrat. Menurut Nurhayati, posisi sekretaris dewan pembina yang saat ini kosong tidak menjadi soal bila dibiarkan kosong begitu saja.
Proses di KPK
Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus Andi Mallarangeng tampaknya akan diproses dengan cepat. Setelah menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka pada Kamis 6 Desember 2012, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi mulai Selasa pekan ini.
Pemeriksaan Andi Mallarangeng sebagai tersangka baru dilakukan setelah semua saksi selesai diperiksa. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan saat ini para penyidik tengah menelusuri harta Andi Mallarangeng yang diduga terkait dengan kasus korupsi Hambalang.
Kemungkinan besar, KPK akan membekukan harta Andi Mallarangeng yang terindikasi terkait tindak pidana korupsi. "Kalau dipandang perlu hal-hal apa saja untuk memastikan penanganan kasus akan lebih baik, akan dilakukan," kata Bambang.
Pria yang karib disapa BW ini mengatakan, penelusuran aset-aset dan harta kekayaan milik Andi Mallarangeng sebenarnya telah dilakukan sejak kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Proses itu, sampai kini masih berlangsung. "Hal-hal penting dengan kasus sudah mulai diinvestigasi. Termasuk apakah kekayaan itu dari hasil kejahatan. Jadi itu embedded, bukan dicari-cari. Karena itu yang harus dibuktikan," ucap Bambang. (HP)
0 komentar:
Posting Komentar