SERANG-Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah isu menerima 'mahar' dari Ratu Atut Chosiyah untuk mendampingi menjadi Wakil Gubernur pada Pilgub Banten 2011.
"Tidak ada itu, berita itu hanya isu. Saya juga heran kenapa muncul isu itu. Tapi ya itu haknya orang yang mengisukan," kata Rano Karno di Serang kepada metrosurya.com, Rabu (8/1).
Ia mengatakan pemberitaan di salah satu media terkait masalah itu hanya isu karena saat ditanyakan kepada dua narasumber yang ada dalam pemberitaan di media tersebut, keduanya membantah.
Ia sudah menanyakan kepada narasumber dalam berita tersebut yakni Sekda Banten Muhadi dan juga Asda III HM Yanuar.
"Coba anda analisa lagi berita itu, dari dua sumber itu saja sudah ga dipercaya. Saya tanya Sekda dan pak Yanuar, keduanya membantah," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ia sudah meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pihak media yang memberitakan hal tersebut.
Rano menegaskan bahwa dirinya tidak menerima 'mahar' pada saat Pilgub. Namun demikian, ia mengakui memang ada 'biaya politik' untuk operasional pada Pilgub seperti untuk bayar saksi dan lainnya. Bahkan dirinya juga sebagai calon Wakil Gubernur saat itu ikut menyumbang untuk 'cost politik'.
"Kalau 'cost politik' emang siapa yang bayar, ya semua calon lah, gua aja nyumbang ko waktu itu," kata Rano.
Sementara itu juru bicara keluarga Ratu Atut Chosiyah H Akhmad Jajuli mengakui memang tidak ada yang namanya "mahar politik" pada saat Pilgub Banten 2011. Namun yang ada saat itu adalah 'sharing' biaya untuk operasional Tim Pemenangan (political cost).
"Biaya itu untuk alat peraga kampanye, saksi-saksi di TPS, PPK dan KPU," kata Akhmad Jajuli.
Ia mengatakan, total biaya pada Pilgub Banten 2011 sekitar Rp40 miliar. Sedangkan untuk operasional tim pemenangan sekitar Rp5 miliar.
"Tidak ada itu, berita itu hanya isu. Saya juga heran kenapa muncul isu itu. Tapi ya itu haknya orang yang mengisukan," kata Rano Karno di Serang kepada metrosurya.com, Rabu (8/1).
Ia mengatakan pemberitaan di salah satu media terkait masalah itu hanya isu karena saat ditanyakan kepada dua narasumber yang ada dalam pemberitaan di media tersebut, keduanya membantah.
Ia sudah menanyakan kepada narasumber dalam berita tersebut yakni Sekda Banten Muhadi dan juga Asda III HM Yanuar.
"Coba anda analisa lagi berita itu, dari dua sumber itu saja sudah ga dipercaya. Saya tanya Sekda dan pak Yanuar, keduanya membantah," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ia sudah meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pihak media yang memberitakan hal tersebut.
Rano menegaskan bahwa dirinya tidak menerima 'mahar' pada saat Pilgub. Namun demikian, ia mengakui memang ada 'biaya politik' untuk operasional pada Pilgub seperti untuk bayar saksi dan lainnya. Bahkan dirinya juga sebagai calon Wakil Gubernur saat itu ikut menyumbang untuk 'cost politik'.
"Kalau 'cost politik' emang siapa yang bayar, ya semua calon lah, gua aja nyumbang ko waktu itu," kata Rano.
Sementara itu juru bicara keluarga Ratu Atut Chosiyah H Akhmad Jajuli mengakui memang tidak ada yang namanya "mahar politik" pada saat Pilgub Banten 2011. Namun yang ada saat itu adalah 'sharing' biaya untuk operasional Tim Pemenangan (political cost).
"Biaya itu untuk alat peraga kampanye, saksi-saksi di TPS, PPK dan KPU," kata Akhmad Jajuli.
Ia mengatakan, total biaya pada Pilgub Banten 2011 sekitar Rp40 miliar. Sedangkan untuk operasional tim pemenangan sekitar Rp5 miliar.
Foto : Rano Karno
Reporter : Wendy Prasetya
0 komentar:
Posting Komentar