Sejak dilantik pada 16 September 2013 tahun kemarin, Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Banyuwangi, Haryono Saroso, SH.MH, langsung melakukan berbagai gebrakan yang esensi dan atensinya adalah perubahan.
Berbagai langkah ia lakukan guna 'Ndandani' managemen institusi yang bermarkas di JL. Dr. Soetomo No 54 Banyuwangi, itu. Di antaranya adalah mengebut pekerjaan rumah tinggalan pendahulunya terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2012 yang berjumlah 4000 bidang.
Menurut Haryono, jumlah sertipikasi Prona sudah ia selesaikan sebanyak 50 % dari jumlah yang ada, dan sudah pula ia bagikan ke sejumlah Desa di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. "Insya Alloh sisanya yang 50 % akan kami tuntaskan pada bulan Januari 2014 ini," ungkapnya.
Sementara tunggakan pekerjaan lainnya di seksi HTPT sebanyak 4626 berkas dan seksi SPP sebanyak 4248 berkas, sedangkan pencapaian keuangan sebesar 35 %. "Kami juga melakukan penataan staf dalam rangka meningkatkan kinerja," tutur mantan Kakan pertanahan di Sulawesi, itu.
Pembinaan kepada PPAT maupun PPAT sementara juga sudah dilakukan. Bahkan hubungan keluar menjalin kemitraan lebih baik dengan Pemkab Banyuwangi, dilakukan secara intensif. "Dalam rangka menertibkan administrasi dan management, jumlah tamu yang masuk ke Back Office kita kurangi. Terkecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi," urainya.
Hingga kini, kurang lebih 4 bulan sejak dilantik, tunggakan pekerjaan seksi HTPT adalah sebanyak 1159 berkas, seksi SPP sebanyak 3541 berkas dan capaian keuangan sebesar 61 %.
Untuk terobosan lainnya, dibuat loket lebih baik yang dilengkapi dengan system informasi berkas, system antrian, loket pengaduan serta informasi lsin terkait layanan sertifikasi tanah sekaligus merupakan penyekat antara Front Office dan Back Office secepatnya dengan dana DIPA tahun 2013.
Masih kata Kakan Pertanahan Banyuwangi, yang asli Blitar, itu, bahwa pihaknya akan mewujudkan komitment pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat lebih baik, mudah dan terjangkau. "Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan bagi masyarakat yang bermaksud mengajukan sertifikat tanah, memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah sekaligus meminimalisir biaya pengurusannya," pungkasnya.
Foto : Haryono Saroso, SH.MH. Kakan Pertanahan Banyuwangi
Reporter : Hakim Said
0 komentar:
Posting Komentar