SURABAYA-Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya langsung menyusun agenda pembenahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) pasca mendapat kepastian izin pengelolaan penuh.
Beberapa hal seperti perluasan kandang, evaluasi sumber daya manusia (SDM) hingga menjalin kerjasama dengan negara lain masuk dalam rencana pembenahan sembari menunggu izin konservasi yang turun dalam minggu ini.
Dijumpai di balai kota pada Rabu (22/1), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku lega setelah mendapat dukungan dari Presiden RI dan kementerian kehutanan (kemenhut). Itu berarti, pemkot bakal bisa mengelola KBS secara penuh. Sebab, meski sudah mengambil alih pengelolaan sejak Juli 2012, pemkot tetap tidak punya kewenangan intervensi satwa lebih jauh.
Seperti mengawinkan koleksi satwa maupun perbaikan kandang karena belum mengantongi izin konservasi dari kemenhut. Praktis, upaya yang bisa dioptimalkan PDTS KBS selaku pengelola hanya memberi pakan hewan berkualitas dan menjaga kebersihan kandang.
Namun, kondisi tersebut dipastikan tak akan berlangsung lama. Seiring pernyataan Menteri Kehutanan (menhut) Zulkifli Hasan bahwa izin konservasi yang akan diberikan kepada pemkot akan terbit dalam seminggu. Dengan demikian, perbaikan kualitas KBS bisa segera dilakukan secara maksimal.
Risma -sapaan Tri Rismaharini- mengatakan, salah satu kebutuhan satwa yang mendesak yakni perluasan kandang, terutama untuk kambing gunung dan harimau. Dia menilai, sebagian besar kondisi kandang satwa KBS memang sudah tidak layak.
Banyak pula yang tidak sesuai standar internasional sehingga pengunjung dengan leluasa memasukkan benda yang tidak semestinya ke dalam kandang. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini berencana akan mengganti jeruji kandang dengan kaca.
Soal anggaran yang dipakai, wali kota menyatakan, Pemkot Surabaya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 51 miliar dari APBD. Termasuk anggaran sekitar Rp 10 miliar dari tahun lalu yang sama sekali belum tersentuh rencananya juga akan dipakai untuk pembenahan KBS.
Masih kata Risma, sesuai hasil rapat di kantor Presiden pada Selasa (21/1) lalu, bahwa evaluasi SDM merupakan bagian dari proses pembenahan KBS. Artinya, manajemen dan para pekerja akan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan KBS ke depan.
Hal itu juga untuk mengakhiri adanya gap-gapan karyawan yang selama ini terjadi akibat konflik berkepanjangan. "Nanti tim independen dari Universitas Airlangga (Unair) yang akan mengevaluasi SDM-nya. Kalau memang kompetensinya sudah tidak sesuai ya tidak kita pakai," ujarnya.
Di sisi lain, titik terang seputar pengelolaan KBS tidak hanya menumbuhkan optimisme publik dalam negeri. Risma mengaku sejumlah konsulat jenderal (konjen) negara sahabat sudah menawarkan bantuan guna pengembangan KBS.
Bantuan meliputi tenaga ahli di bidang konservasi satwa, perbaikan nutrisi serta tenaga medis. "Sama sekali tidak ada kompensasi. Mereka memberi bantuan secara sukarela atas dasar kecintaan akan hewan," terang wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.
Terkait laporannya ke KPK, Risma mengaku pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan dari pihak KPK sendiri, soalnya menurut walikota perempuan pertama di Surabaya tersebut pihaknya hanya sebatas sebagai pelapor dan siap memberikan bukti-bukti tambahan.
" ya kita hanya masaih menunggu perkembangna dari pihak KPK sendiri, soalnya saya ndak tahu apa mereka sudah bekerja apa belum karena itu kewenangan mereka. Dan mereka juga sudah kita kasih bukti tambahan-tambahan ":ujarnya.
Ia juga mengatakan soal harta karun didalam KBS yakni brangkas yang terkunci pihaknya masih menyerahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan. " kalau untuk brangkas tersebut kita gak berani membuka, ya nanti kita tunggu saja"pungkasnya.
Kantongi Izin Konservasi KBS
Sementara itu sebelumnya Langkah yang diambil Walikota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya membuahkan hasil. Orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengelola kebun binatang Surabaya (KBS). Hal itu disampaikan dalam jumpa pers usai rapat di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
Rapat yang juga dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Gubernur Jatim Soekarwo tersebut mengambil keputusan bahwa, izin konservasi akan diserahkan kepada Walikota Surabaya dalam rentang waktu satu minggu. Proses penerbitan izin sifatnya tidak akan menunggu, walaupun masih ada gugatan kasasi. "Sehingga walikota segera memiliki kewenangan penuh. Jadi izin definitif akan kita serahkan walaupun masih ada kasasi," terang Zulkifli.
Kedua, akan ada penyegaran di tubuh pengelola. Hal itu dimaksudkan untuk memutus bibit-bibit konflik, dengan begitu mereka yang menjalankan tugas mengelola KBS benar-benar fokus pada kesejahteraan satwa.
"Penataan manajemen termasuk soal kandang, pakan dan seterusnya juga akan diaudit bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair). Jika ada satwa yang sakit tentu akan dirawat atau dipindah tangankan ke lembaga konservasi yang punya izin," imbuhnya.
Kabar baik itu tentu saja membawa angin segar ditengah terpaan berita miring akibat banyaknya satwa yang mati belakangan ini. Pasalnya, posisi Pemkot Surabaya tidak ideal untuk mengelola KBS lantaran izin konservasi belum jua dikantongi. Alhasil, pemkot belum bisa melakukan pembenahan menyeluruh. Contoh konkretnya, pemkot tidak bisa membenahi kandang karena masih dalam status konflik yang hingga kini menunggu kasasi. Hanya perawatan dan perbaikan kualitas makanan yang selama ini dioptimalkan.
Nah, pasca adanya kepastian dari Presiden, Risma -sapaan Tri Rismaharini- mengaku ada beberapa hal yang langsung menjadi fokus pembenahannya. Yang pertama, pengelolaan KBS akan memberlakukan standar internasional, utamanya terkait pengamanan satwa dan kondisi kandang. Dulu, kandang satwa masih menggunakan jeruji dimana pengunjung sering memberi makan sembarangan. Banyak sampah plastik yang dijumpai di sekitar kandang. "Itu memungkinkan hewan koleksi KBS memakan yang tidak semestinya. Makanya, pengamanan itu yang paling penting," terangnya.
Kedua, Risma mengungkapkan akan ada penambahan area untuk menampung satwa yang over populasi. Saat ini KBS memiliki luas 15 hektare. Namun, banyak gedung-gedung dan lahan yang tidak efektif. Itu nanti yang bakal ditata ulang. Serta, perluasan lahan akan menggunakan lahan parkir seluas 2 hektare. "Jadi lahan parkir nantinya akan menjadi bagian dari perencanaan perluasan KBS, sedangkan lokasi parkir bakal dipindah di sebelah terminal Joyoboyo," ujar walikota perempuan pertama di Surabaya itu.
Untuk perbaikan serta perluasan lahan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar 15 miliar dari APBD. Risma optimistis, pihaknya mampu mengembalikan kejayaan KBS yang pernah menyandang predikat kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara itu. Pembenahan pun diyakini bisa dilakukan dengan cepat. Sejak diambil alih pemkot pada Juli 2012 saja kualitas makanan dan kondisi kandang sejatinya sudah jauh lebih baik.
Foto : Walikota Surabaya, Tri Rismaharini
Reporter : MN Hadi
Reporter : MN Hadi
0 komentar:
Posting Komentar