"Tentu bisa, namun agar efektif dan mudah dilakukan tentunya perlu dukungan infrastruktur, salah satunya dengan teknologi," ujar Ketua Badan Pengatur Hilir dan Gas, Andy Noorsaman Sommeng, Jumat (24/1/14).
Andy menjelaskan, teknologi yang sedang di bangun dan di targetkan selesai pada tahun 2014 adalah sistem monitoring dan pengawasan dengan Radio Frequency Identification (RFID). Tidak hanya pertamina saja yang wajib membangun sistem ini, tetapi semua badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi lainnya seperti PT AKR Corporindo dan PT Surya Parna Niaga.
Lanjut Andy, dengan sistem RFID kita dapat mendata seluruh penyaluran BBM subsidi yang keluar dari nozzel SPBU, per liternya, per kendaraan, dan waktunya. Semua terdata dan bisa diakses secara real time khususnya oleh badan pengatur(BPH Migas).
Dengan terbangunnya sistem ini, tidak perlu seluruh Indonesia dulu, tergantung kesiapan masing-masing daerah, maka dengan mudah bisa dilakukan pembatasan BBM subsidi.
Contoh Jakarta saat ini kan sedang di lakukan pemasangan RFID di tiap kendaraan. Jika sudah sebagian besar kendaraan terpasang RFID di kendaraanya, setelah sosialisasi selama 3 bulan, maka pembatasan BBM subsidi tiap kendaraan bisa diberlakukan.
Jadi dengan RFID, seluruh kendaraan yang terdata terutama yang kendaraan mewah contoh halnya Mercedes Benz di Jakarta tidak bisa beli BBM subsidi. Tinggal di atur di komputer saja, jadi semua SPBU di Jakarta jika ada Mercy isi BBM otomatis nozzel tidak akan mengeluarkan BBM subsidi. Ant/ast
0 komentar:
Posting Komentar