 |
| Tri Rismaharini |
JAKARTA-Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyambangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi Kebun Binatang Surabaya yang diduga dilakukan oleh pihak direksi KBS.
Menurutnya, kasus tersebut sangat layak digarap KPK karena banyak binatang mati tak wajar. Pihaknya merasa perlu menindaklanjuti hal tersebut karena Surabaya gencar disoroti media asing perihal banyaknya kejanggalan di kebun binatang Surabaya itu.
"Di situ disampaikan aturannya pertukaran dengan binatang. Ini yang akan saya sampaikan ke KPK. Saya ingin kejelasan, saya sudah minta bantuan ke mana-mana, gak bisa. Sementara jadi sorotan media luar. Saya nggak mau, membawa nama Negara,’’ katanya.
‘’Kemudian kami terus disorot seolah-olah tak bisa mengelola, padahal di dalam boleh dicek sekarang setelah kita kelola, binatang gemuk. Tapi saya nggak bisa ngomong sendiri, bisa bela diri. Silahkan bisa dilihat,"tutur Risma di halaman gedung KPK Jakarta, Senin, (20/1).
Risma pun memberikan data-data ke KPK terkait kelompok-kelompok perkumpulan taman satwa dalam Kebun Binatang Surabaya. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut, katanya, tidak berjalan solid dan mulus. Sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
"Sebanyak 420 binatang langka di KBS terbengkalai. Padahal binatang yang masuk kategori perlindungan negara, yaitu komodo dan jalak bali masuk dalam daftar binatang yang hilang. Bahkan dua binatang itu tercatat paling banyak hilang di antara binatang lainnya,"kata dia.
Ia merinci harga satwa yang hilang dari Kebun Raya Surabaya, di antaranya Jalak bali itu kecil, sekitar Rp 50 juta-Rp100 juta, Komodo Rp 600 juta-Rp 900 juta, ada dua hilang. Kalau 50 ekor (yang hilang) berapa?," kata Risma.
Selain itu Risma juga mempersoalkan adanya pertukaran binatang di KBS dengan barang, seperti mobil dan bangunan. Risma menilai pertukaran itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena apabila terjadi pertukaran, binatang harus diganti dengan binatang.
"Ini menuruut analisa, setelah (Universitas) Airlangga audit baik dari sisi sosial, administrasi maupun fisik teknis. Banyak diberikan masukan, teknisnya begini. Kemudian termasuk status hukum binatang. Jadi di situ, mereka tak boleh ada pertukaran, pergantian satwa. Misalkan satwa dinilai rupiah, mobil, bangunan. Ini yang akan saya sampaikan ke KPK," kata Risma.
"Ini soal pertukaran ini. Kalau benar secara hukum silakan. Ini menurut analisa, setelah airlangga audit baik dari sisi sosial maupun administrasi maupun fisik teknis, banyak disitu diberikan masukan, teknis nya begini. Kemudian termasuk status hukumnya binatang. Jadi disitu, mereka tak boleh ada pertukaran, pergantian satwa. Misalkan satwa dinilai rupiah, mobil, bangunan," paparnya.
Menurutnya, kasus tersebut sangat layak digarap KPK karena banyak binatang mati tak wajar. Pihaknya merasa perlu menindaklanjuti hal tersebut karena Surabaya gencar disoroti media asing perihal banyaknya kejanggalan di kebun binatang Surabaya itu.
"Di situ disampaikan aturannya pertukaran dengan binatang. Ini yang akan saya sampaikan ke KPK. Saya ingin kejelasan, saya sudah minta bantuan ke mana-mana, gak bisa. Sementara jadi sorotan media luar. Saya nggak mau, membawa nama Negara,’’ katanya.
‘’Kemudian kami terus disorot seolah-olah tak bisa mengelola, padahal di dalam boleh dicek sekarang setelah kita kelola, binatang gemuk. Tapi saya nggak bisa ngomong sendiri, bisa bela diri. Silahkan bisa dilihat,"tutur Risma di halaman gedung KPK Jakarta, Senin, (20/1).
Risma pun memberikan data-data ke KPK terkait kelompok-kelompok perkumpulan taman satwa dalam Kebun Binatang Surabaya. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut, katanya, tidak berjalan solid dan mulus. Sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
"Sebanyak 420 binatang langka di KBS terbengkalai. Padahal binatang yang masuk kategori perlindungan negara, yaitu komodo dan jalak bali masuk dalam daftar binatang yang hilang. Bahkan dua binatang itu tercatat paling banyak hilang di antara binatang lainnya,"kata dia.
Ia merinci harga satwa yang hilang dari Kebun Raya Surabaya, di antaranya Jalak bali itu kecil, sekitar Rp 50 juta-Rp100 juta, Komodo Rp 600 juta-Rp 900 juta, ada dua hilang. Kalau 50 ekor (yang hilang) berapa?," kata Risma.
Selain itu Risma juga mempersoalkan adanya pertukaran binatang di KBS dengan barang, seperti mobil dan bangunan. Risma menilai pertukaran itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena apabila terjadi pertukaran, binatang harus diganti dengan binatang.
"Ini menuruut analisa, setelah (Universitas) Airlangga audit baik dari sisi sosial, administrasi maupun fisik teknis. Banyak diberikan masukan, teknisnya begini. Kemudian termasuk status hukum binatang. Jadi di situ, mereka tak boleh ada pertukaran, pergantian satwa. Misalkan satwa dinilai rupiah, mobil, bangunan. Ini yang akan saya sampaikan ke KPK," kata Risma.
"Ini soal pertukaran ini. Kalau benar secara hukum silakan. Ini menurut analisa, setelah airlangga audit baik dari sisi sosial maupun administrasi maupun fisik teknis, banyak disitu diberikan masukan, teknis nya begini. Kemudian termasuk status hukumnya binatang. Jadi disitu, mereka tak boleh ada pertukaran, pergantian satwa. Misalkan satwa dinilai rupiah, mobil, bangunan," paparnya.
Foto : Walikota Surabaya, Tri Rismaharini
Rep : John Willy
0 komentar:
Posting Komentar