 |
| Deni Sinatra |
Akankah keberuntungan sosok double minoritas seperti Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok terulang kembali untuk lima tahun mendatang? Terkait hal itu, tak ada yang sulit ditengah alam demokrasi seperti sekarang ini menjadi calon pemimpin Ibu Kota Jakarta. Itupun bila tidak ada hambatan hukum atau konstitusi di kepemimpinan lima tahun pertama.
Namun selain harus mendapat dukungan besar dari masyarakat, Ahok juga dituntut mampu "melibas" lawan-lawannya dalam Pilkada Jakarta. Ahok harus mampu meyakinkan pilihannya, menggunakan bendera partai atau maju sebagai calon independen. Tentu saat ini hasilnya memang belum diketahui, tiket mana yang lebih aman menuju Jakarta Satu.
Belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merasa Ahok telah mencoba mendelegitimasi partai politik karena lebih memilih maju sebagai calon independen.
Bahkan isu santer yang beredar, 'Mak Banteng' alias bos PDI-P Megawati Soekarnoputri, melalui Prasetio Edi Marsudi menyatakan siap melawan Ahok. Megawati pernah mengatakan dalam pertemuan pada tanggal 7 Maret kemarin, hal itu merupakan "deparpolisasi", sebuah istilah baru dicetak untuk delegitimization partai politik.
Lupakah para petinggi PDI-P dalam musyawarah mereka terkait tagihan pemilu regional anggota parlemen partai yang terlibat tahun lalu. Buktinya partai ini bergabung dengan paduan suara lain membuat ruang gerak calon independen sebagai alternatif.
Partai berkuasa yang menominasikan Joko Widodo dan Ahok dalam pemilihan Jakarta tahun 2012 itu kali ini justru berkoalisi besar mengalahkan Ahok.
Bisa jadi perbedaan pendapat antara ketua PDI-P dan Ahok membuat masing-masih memilih pergi dengan cara sendiri. Akan tetapi sebaiknya perbedaan itu tidak seharusnya menghakimi satu sama lain yang dapat merusak konstitusi dan demokrasi.
Calon independen bisa saja dimunculkan untuk menguji kemampuan kerja mesin partai. Akan tetapi jika berbicara tentang sebuah negara dengan menggunakan sistem politik partai, calon independen tetap saja sulit unggul. Pemilih lebih cenderung mempercayai partai politik.
Di Negara kita, calon independen kerap tak mampu memenangkan sebuah pemilihan. Partai politik tak akan mendelegitimasi calon tertentu yang berani menantang kekuasaan dan pengaruh mereka, seperti halnya dalam kasus Ahok.
Niat Ahok maju sebagai calon independen bersama pasangan relawannya yaitu Heru Budi Hartono, akan membuat PDI-P kian solid dan kuat mencalonkan sosok yang lebih mampu menandingi Ahok. Ini bukan hanya persoalan siapa sukses menjadi Jakarta Satu, akan tetapi juga menjadi ajang pembuktian kepercayaan pemilih Jakarta dan sistem internal mesin partai politik yang bekerja cukup baik untuk menghasilkan pemimpin lokal.
Bisa jadi perbedaan pendapat antara ketua PDI-P dan Ahok membuat masing-masih memilih pergi dengan cara sendiri. Akan tetapi sebaiknya perbedaan itu tidak seharusnya menghakimi satu sama lain yang dapat merusak konstitusi dan demokrasi.
Calon independen bisa saja dimunculkan untuk menguji kemampuan kerja mesin partai. Akan tetapi jika berbicara tentang sebuah negara dengan menggunakan sistem politik partai, calon independen tetap saja sulit unggul. Pemilih lebih cenderung mempercayai partai politik.
Di Negara kita, calon independen kerap tak mampu memenangkan sebuah pemilihan. Partai politik tak akan mendelegitimasi calon tertentu yang berani menantang kekuasaan dan pengaruh mereka, seperti halnya dalam kasus Ahok.
Niat Ahok maju sebagai calon independen bersama pasangan relawannya yaitu Heru Budi Hartono, akan membuat PDI-P kian solid dan kuat mencalonkan sosok yang lebih mampu menandingi Ahok. Ini bukan hanya persoalan siapa sukses menjadi Jakarta Satu, akan tetapi juga menjadi ajang pembuktian kepercayaan pemilih Jakarta dan sistem internal mesin partai politik yang bekerja cukup baik untuk menghasilkan pemimpin lokal.
Oleh : Deni Sinatra
Pemimpin Redaksi Wartasurya.com
0 komentar:
Posting Komentar