 |
| MoU LNG |
Jakarta – Aroma tak sedap kian menyengat setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) disebut sebut memiliki peran penting dalam kerja sama proyek pembangunan penampungan terminal Gas Alam Cair (LNG) di Bojonegara (perbatasan Banten – Jawa Barat) antara PT Pertamina dan PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang notabene milik keluarga JK.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Parta Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, Presiden Jokowi harus bertindak tegas dengan mengikis peran keluarga JK di jaringan bisnis BUMN yang diduga telah di setir mafia pemburu rente.
"Tidak berlebihan kiranya kalau Presiden melalui Menteri BUMN dan Dirut Pertamina bersikap tegas terhadap sepak terjang bisnis keluarga JK. Setidaknya ini adalah bukti bahwa Presiden serius memberangus mafia migas. Saya tidak habis pikir, mengapa Pertamina percaya begitu saja dengan PT BSM yang tidak punya pengalaman dalam bisnis itu. Jangan salahkan publik jika menduga proses kerja sama tersebut sarat dengan penyelesaian di bawah tangan," ungkapnya, Rabu (11/5).
Selain itu Arief juga menduga adanya oknum pejabat Pertamina yang sengaja memuluskan proses kerja sama untuk kepentingan pribadi dan jangka panjang. "Sudah jelas model bisnis seperti ini merugikan Pertamina tapi malah dimuluskan, ini jelas ada yang aneh," jelas Arief.
Seperti diketahui, proyek itu dikerjakan oleh konsorsium BSM antara lain BSM (PT Bumi Sarana Utama/Kalla Group), Tokyo Gas, Mitsui, serta Pertamina. Bumi Sarana Utama (BSU) adalah dealer aspal curah Pertamina yang marketnya meliputi Sulawesi dan Kalimantan. Terkait proyek LNG, operatornya adalah PT Nusantara Gas Sevice (NGS) dengan komisarisnya yaitu Solichin Kalla. Pria ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bukaka Tekhnik Utama Tbk (BUKK). Sedangkan Dirut BSM adalah Fatimah Kalla (Adik JK).
Yang menanda tangani kerja sama proyek senilai Rp.6,6 Miliar itu adalah Solichin dan Yenni Andayani selaku Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina. Penanda tanganan itu juga disaksikan Dirut PT Pertamina, Dwi Soetjipto awal april 2016.
Sumber Wartasurya.com menyebutkan, proyek itu diduga tidak melalui proses tender dan hanya mengacu pada proposal milik PT BSM, akibatnya dalam proyek ini Pertamina memiliki tanggung jawab besar diantaranya harus membangun jaringan pipa gas yang disalurkan ke konsumen sepanjang 150 kilometer. Itu belum termasuk tanggung jawab soal keterlambatan pasokan ke konsumen. Celakanya lagi dalam proyek itu PT Pertamina hanya mendapat 15 persen saham saja.
Reporter : John Willy
0 komentar:
Posting Komentar