Trenggalek - Sejumlah Ketua Asosiasi Konstruksi di Kabupaten Trenggalek meragukan kualitas pembangunan daerah yang disebabkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memenangkan kontruktor yang menawar lelang proyek paling rendah.
Seperti halnya proyek peningkatan jalan tembus pasar hewan di Kecamatan Durenan. Proyek yang dimenangkan oleh PT BUKIDALAM BARISANI dengan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp 4,2 milyar, dimenangkan dengan nominal Rp 3,1 milyar.
Hal tersebut artinya dari harga lelang yang ditawarkan, pemborong dapat menekan nilai proyek sehingga turun sampai 25%. "Kalau turun sampai 20% itu sangat tidak masuk akal, dan sangat meragukan kualitas proyek pembangunan tersebut nantinya," ucap Ketua GAPENSI Kabupaten Trenggalek, Ir. Suhadi saat dikonfirmasi Wartasurya.com, Selasa (17/05).
Mengacu kepada pengalaman tahun 2015 yang menerangkan bahwa ULP selalu memenangkan kontraktor yang menawar lelang proyek paling rendah. Tanpa memikirkan dampak kualitas beberapa proyek pembangunan utamanya di Kabupaten Trenggalek.
Ini terbukti dari banyaknya laporan yang sudah masuk ke aparat, bahkan ada beberapa kontraktor yang sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.
"Kami mohon ULP bisa berfikir jernih dan logis jika memang nilai proyek turun sampai 25% atau bahkan lebih, kualitas pembangunan daerah tentu akan diragukan dan amburadul," tegas Suhadi.
Seharusnya, ULP harus ikut bertanggungjawab terhadap mutu kualitas yang jelas bagus dalam pembangunannya jika dirancang untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Sehingga dampak pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan perencanaannya.
"Jangan malah 1 sampai 2 tahun hasil pembangunan justru sudah rusak. Tentu hal tersebut dapat merugikan banyak pihak terlebih masyarakat," imbuhnya.
Saat ini memang masuk waktu lelang proyek pembangunan di Kabupaten Trenggalek, kecenderungan sama dengan tahun lalu yaitu dengan cara kontraktor banting harga hingga 25% atau lebih.
Terpisah, Sekretaris Gapeksindo Kabupaten Trenggalek, Joko Bagus Sujoto mengatakan sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait rendahnya kualitas proyek pembangunan di Trenggalek. Joko meminta, agar rekanan menghitung kembali HPS sudah turun dari Pagu sekitar 15% menurut pengamatannya.
"Artinya untuk pembangunan di Trenggalek dengan kualitas pengerjaan proyek yang buruk, apa dapat dikatakan baik dalam membangun suatu daerah ke arah yang lebih maju dan lebih baik kedepannya," pungkas Joko.
Foto : Ir. Suhadi, Ketua GAPENSI Kabupaten Trenggalek
Reporter : Fals Yudistira
0 komentar:
Posting Komentar