Trenggalek - Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah utamanya di Kabupaten Trenggalek tentu memerlukan peran serta beberapa pihak baik Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan pembangunan dilakukan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun pada kenyataannya, dalam tahapan pembangunan di Kabupaten trenggalek saat ini ternyata amburadul, meski sudah memasuki proses pengerjaan. Banyak fakta dilapangan yang menujukkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari Unit Layanan Pengadaan yang tidak tepat memberikan salah satu pekerjaan kepada PT yang benar-benar memberikan kualitas.
Mukti Harsaya salah satu kontraktor di Trenggalek kepada Wartasurya.com mengaku peran ULP dalam menetukan perkembangan pembangunan daerah tidak mengarah kepada kualitas pekerjaan. "Dalam menetukan persyaratan saja ULP dirasa sudah mengada-ada, seperti misalnya dari awal mengubah syarat tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan hal tersebut banyak sekali terjadi," ucapnya saat ditemui dirumahnya, Rabu (18/05).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Mukti ini juga menuturkan bahwa pembangunan gedung Bhawarasa tahun 2015 lalu sudah tidak memenui persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah tukang yang dipekerjakan tidak memiliki Sertifikat Ketrampilan dan sembarangan memilih pekerja.
Setelah dilakukan pengecekan dilapangan, ternyata hal tersebut benar pekerja yang melaksanakan tidak memiliki SKT atau sertifikat ketrampilan dan bahkan merupakan operator mesin penyemprot aspal. Tentunya hal tersebut merupakan salah satu kinerja ULP yang tidak dibenarkan.
"Saya itu berharap, UKP tidak mencla-mencle dalam memberikan pekerjaan kepada salah satu rekanan atau PT yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Hanya saya, saya meminta ULP untuk selektif dan profesional dalam memikirkan dampak kedepan dalam memberikan kualitas pembangunan yang lebih baik khususnya di Trenggalek," tegasnya.
Selain itu, dalam penawaran rekanan yang mengatakan dalam pelaksanaan salah satu pekerjaan akan menggunakan tangga besi (Kapolding) namun fakta dilapangan justru menggunakan tangga bambu.
Tentunya hal tersebut berbanding jauh jika melihat kualitas pembangunannya, oleh karenanya diharapkan ULP tidak sembrono dalam mengambil keputusan sehingga arah pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik.
Foto : Ilustrasi Salah satu pekerjaan proyek di Kabupaten Trenggalek
Reporter : Fals Yudistira
0 komentar:
Posting Komentar