"Ini sesuai dengan perundang-undangan operasional desa. Namun kita perlu melakukan penyesuaian lebih dulu ke setiap desa tersebut. Termasuk keadaan ekonomi dan geografis, kesesuaian lingkungan serta sumber dayanya," kata Marwan Jafar dalam diskusi optimalisasi undang-undang desa di Jakarta.
Tak hanya Bumdes, contoh lainnya yaitu pembangunan irigasi, peningkatan sumber daya manusia perangkat desa, pengolahan sumber daya alam dan balai-balai kesehatan.
"Jadi dana itu bisa di manfaatkan secara beragam, khan semua tidak harus menggunakan Bumdes. Karena dana itu memang diperuntukkan pembangunan jangka panjang," tuturnya.
Memang umumnya Bumdes yang dirupakan kerajinan tangan, pemanfaatan sumber daya alam, serta wisata ada di daerah sekitar.
Rencananya, Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menerjunkan tim khusus guna mengawasi dan memberi solusi penggunaan dana tersebut.
"Kita tetap melakukan pengawasan dan akan bekerja sama dengan tim audit dari BPK," katanya. J Welly
0 komentar:
Posting Komentar