Bagi Hasil Pendapatan Terminal Purabaya Dinilai Tak Adil

Surabaya - Sejak dulu persoalan bagi hasil pendapatan di Terminal Purabaya antara Kabupaten Sidoarjo dan Pemkot Surabaya seolah tanpa ada solusi, bahkan cenderung berpolemik.

Kedua Wilayah itu saling protes untuk mendapatkan hasil yang selama ini dianggapnya kurang wajar.

Untuk membahas ini, Komisi A DPRD Surabaya mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Namun sayang tetap belum ada solusi konkrit terkait persoalan tersebut.

Terlebih lagi BPKP mengaku tidak dapat berbuat banyak jika belum ada permintaan pembuatan rekomendasi dari salah satu Pemda terkait. "Kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi itu karena selama ini memang belum ada pengajuan untuk permasalahan itu," kata M Irsyal dari BPKP Jatim.

Sementara itu, Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto dalam hearing itu mengungkapkan, tahun 1980 lalu kedua wilayah tersebut pernah membuat perjanjian yang menyebutkan pembagian didasarkan dari hasil bruto. "Sebenarnya bukan dihitung dari hasil bruto tetapi netto," kata Herlina yang juga diamini BPKP Jatim.

Senada dengan Komisi A, M Irsyal juga mengungkapkan, secara legal Terminal Purabaya milik Pemkot Surabaya, hanya kebetulan terminal itu masuk di wilayah Sidoarjo. Namun anehnya justru Pemkot Surabaya yang dapat hasil yang lebih sedikit. "Saya rasa ini perlu dilakukan audit agar tidak ada pihak yang dirugikan," tambah M Irsyal. Deni

Berita Dishub Surabaya DPRD Surabaya Pemkot Surabaya Surabaya 21.25