Jakarta - Satu lagi kabar gembira yang diungkapkan Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan yang berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Meski kebijakan itu masih sebuah wacana, namun Ferry akan berupaya merealisasikannya dalam waktu dekat.
Penghapusan pajak tersebut dilakukan mengingat NJOP hanya menguntungkan pengembang saja dan tidak menghasilkan kontribusi memadai bagi Negara. Selain itu NJOP juga memberatkan masyarakat.
"Kami masih melakukan Refomulasi NJOP, karena memang NJOP tidak digunakan dalam penjualan setiap kavling tanah karena belum ada stadarisasinya. Sebab, NJOP tidak bergerak sesuai harga pasar. Selain itu, proses ganti rugi pun tidak pakai NJOP," kata Ferry, Kamis (05/2).
Kementrian Agraria, lanjut Ferry, dalam waktu dekat akan menyederhanakan proses jenis hak dan tanah dalam PBB. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat PBB menggangu substansi kepemilikan. "Karena Tuhan saja menciptakan bumi satu kali masa kita memajakinya tiap tahun," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Sirmadji mendukung penuh wacana itu. Menurutnya kebijakan itu harus segera terealisasi dan sangat pro rakyat..
"Ini ide luar biasa dan pro rakyat. Dan saya berharap wacana itu juga didukung oleh semua kalangan," tuturnya. Wendy P
Penghapusan pajak tersebut dilakukan mengingat NJOP hanya menguntungkan pengembang saja dan tidak menghasilkan kontribusi memadai bagi Negara. Selain itu NJOP juga memberatkan masyarakat.
"Kami masih melakukan Refomulasi NJOP, karena memang NJOP tidak digunakan dalam penjualan setiap kavling tanah karena belum ada stadarisasinya. Sebab, NJOP tidak bergerak sesuai harga pasar. Selain itu, proses ganti rugi pun tidak pakai NJOP," kata Ferry, Kamis (05/2).
Kementrian Agraria, lanjut Ferry, dalam waktu dekat akan menyederhanakan proses jenis hak dan tanah dalam PBB. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat PBB menggangu substansi kepemilikan. "Karena Tuhan saja menciptakan bumi satu kali masa kita memajakinya tiap tahun," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Sirmadji mendukung penuh wacana itu. Menurutnya kebijakan itu harus segera terealisasi dan sangat pro rakyat..
"Ini ide luar biasa dan pro rakyat. Dan saya berharap wacana itu juga didukung oleh semua kalangan," tuturnya. Wendy P
0 komentar:
Posting Komentar