Kediri - Demi untuk menekan maraknya angka kekerasan dan kejahatan seksual kepada anak Pemerintah kota kediri Jawa Timur mengukuhkan Satuan Tugas Gerakan Masyarakat Anti Seksual Anak ( Satgas GM AKSA ). Sedikitnya 540 orang dari 46 kelurahan yang berada di kota kediri dikukuhkan oleh Walikota Kediri di halaman Balaikota Kediri di Jl. Basuki Rahmad Kota Kediri dengan dihadiri jajaran Forpimda Kota Kediri, Rabu (20/07).
Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyatakan pemerintah tidak mampu berjalan sendiri, selain didukung Polri, Kejaksaan dan TNI, keberadaan Satgas nantinya mampu mengantisipasi dan membongkar jika terjadi kasus kekerasan kepada anak.
"Satgas ini dibentuk sebagai keprihatinan pemerintah atas maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual," Ungkap Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar didampingi Kapolres Kediri Kota AKBP Wibowo, S.IK dan Kajari Kota Kediri Benny Santoso, S.H, M.H. dihalaman Balaikota Kediri
Dalam mendukung program ini pemerintah juga menyediakan anggaran khusus diantaranya ruang rehabilitasi, tenaga psykolog dan dokter," Kota Kediri pernah meraih sebagai kota ramah anak, dan ini harus diteruskan dengan dukungan semua pihak.
"Gebrakan awal, satgas akan segera melakukan pendataan di masing–masing lingkungan dengan melibatkan Ketua RT, Ketua RW, LPMK dan organisasi lainnya selain didukung tenaga guru dan medis untuk memberikan edukasi," tambah Mas Abu sapaan akrab Walikota Kediri
Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Wibowo juga menaruh harapan besar atas terbentuknya satgas ini, dimana turut menjalankan program Polres Kediri Kota yang membuat slogan Panjalu Jayati yang diartikan Menang Melawan Kejahatan.
"Kita ada empat program prioritas, yakni melawan narkoba, kekerasan seksual, terorisme/radikalisme dan kecelakaan lalu lintas," ungkapnya.
Ditambahkan Wibowo, Panjalu Jayati dulunya adalah slogan yang pernah digunakan pada masa Prabu Jayabaya saat menyatukan Kerajaan Jenggala dan Panjalu."Lha sekarang ini Prabu Jayabaya-nya ada banyak, ada kapolres, walikota, dandim dan kajari. Masak kita keroyok bersama-sama masih kalah ?," pungkas AKBP Wibowo.
Selain menurunkan Satgas, Pemkot Kediri juga melalui Kantor BPPKB ( Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) juga membuat pamflet himbuan agar menjauhi kekerasan seksual pada anak.
Sebab selain melanggar HAM, pemerintah juga menjerat pelaku dengan UU 35/2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
Foto : Jajaran Forpimda Kediri menunjukan poster Stop Kekerasan Seksual Kepada Anak.
Redaktur : Fals Yudistira
0 komentar:
Posting Komentar