metrosurya.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika secara tegas mengatakan, siap menindak tegas operator telekomunikasi yang mencantumkan kata gratis ketika beriklan bila kenyataannya konsumen masih dikenai biaya tertentu untuk mendapatkan sejumlah layanan telekomunikasi.
"Materi iklan telekomunikasi dilarang mencantumkan kata gratis atau kata lainnya yang bermakna sama, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain, sebagaimana diatur dalam Etika Pariwara Indonesia," Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Minggu (17/3/2013).
Kepada metrosurya.com, Gatot juga mengatakan, dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika sudah tercantum regulasi tersebut. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya persaingan kotor antar opertor telekomunikasi hingga mengabaikan kepentingan konsumennya.
Selain itu, iklan telekomunikasi dengan embel-embel undian berhadiah, wajib mengantongi izin Kementerian Sosial dan mencantumkan nomor izin undian berikut masa berlakunya undian tersebut.
Untuk iklan telekomunikasi dengan undian berhadiah atau permainan berhadiah yang menggunakan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS), wajib menjelaskan sejelas mungkin mengenai tarif pulsa termasuk cara menghentikan keikutsertaannya.
"Pokoknya, setiap produk dan layanan telekomunikasi harus menyertai panduan dalam bentuk buku, leaflet, dan atau bentuk lainnya, menggunakan bahasa Indonesia. Penyelenggaranya juga diharuskan menyediakan Unit Pelayanan Pengaduan semudah mungkin untuk menyelesaikan keluhan konsumen," katanya.
"Materi iklan telekomunikasi dilarang mencantumkan kata gratis atau kata lainnya yang bermakna sama, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain, sebagaimana diatur dalam Etika Pariwara Indonesia," Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Minggu (17/3/2013).
Kepada metrosurya.com, Gatot juga mengatakan, dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika sudah tercantum regulasi tersebut. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya persaingan kotor antar opertor telekomunikasi hingga mengabaikan kepentingan konsumennya.
Selain itu, iklan telekomunikasi dengan embel-embel undian berhadiah, wajib mengantongi izin Kementerian Sosial dan mencantumkan nomor izin undian berikut masa berlakunya undian tersebut.
Untuk iklan telekomunikasi dengan undian berhadiah atau permainan berhadiah yang menggunakan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS), wajib menjelaskan sejelas mungkin mengenai tarif pulsa termasuk cara menghentikan keikutsertaannya.
"Pokoknya, setiap produk dan layanan telekomunikasi harus menyertai panduan dalam bentuk buku, leaflet, dan atau bentuk lainnya, menggunakan bahasa Indonesia. Penyelenggaranya juga diharuskan menyediakan Unit Pelayanan Pengaduan semudah mungkin untuk menyelesaikan keluhan konsumen," katanya.
Bila ada, lanjut Gatot, penyelenggara komunikasi yang melanggar regulasi itu, Pemerintah tak segan-segan melakukan tindakan tegas seperti di atur dalam Undang-Undang.
Reporter : John Wily/Wendy Prasetya/Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar