Polda Jatim yang menangani kasus ini seperti setengah hati untuk meneruskan proses hukumnya. Gubernur Jatim, Soekarwo juga enggan berkomentar dan berdalih tak tahu detail rinci kasus ini.
Bahkan Ketua Komisi B DPRD Jatim yang sebelumnya koar-koar akan memanggil pihak terkait agar proses hukum terhadap kasus nasional ini menjadi jelas, mendadak bungkam dan melemparkan `tanggung jawab` ke anggota Komisi B lainnya.
Sekedar diketahui, Agus Dono pada Selasa (5/2/2013) lalu, bersuara lantang dengan mendesak dilakukan pengusutan tuntas kasus pengoplosan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kawasan Industri Gresik (KIG). Bahkan Agus Dono berjanji segera memanggil instansi terkait, karena kasus ini dinilai telah merugikan negara dan petani. "Bagi kami ini serius dan akan kami tindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait," tegas politisi yang mencalonkan diri sebagai Walikota Malang ini.
Menurutnya Polda Jatim harus serius menangani kasus ini karena sudah lama diungkap tapi pengembangan kasusnya terkesan lambat. "Harus diusut tuntas siapa yang terlibat, termasuk orang-orang dalam Petrokimia sendiri kalau memang ada. Karena nggak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada keterlibatan orang dalam," jelasnya dulu.
Namun belakangan, Agus Dono mendadak berbalik 180 derajat dengan mengaku tak tahu menahu tentang kasus ini. Bahkan Kader Demokrat ini meminta wartawan untuk mengonfirmasi anggota Komisi lainnya, yakni Subiyanto.
Nama yang disebut ini akhirnya bersedia berkomentar terkait lambatnya penanganan proses hukum kasus pupuk oplosan yang diduga juga melibatkan sejumlah pejabat Pemkab Gresik. "Harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena dari penggerebekan itu pasti ada fakta baru. Kasus ini imbasnya pengurangan pupuk di daerah lain," tandas anggota Komisi B DPRD Jatim, Subiyanto.
Politisi partai Demokrat ini, mengaku belum bisa memastikan siapa yang salah dalam skandal pengoplosan pupuk ini sebab perlu dirunut secara detail dan teliti kronologisnya untuk dicari benang merahnya.
Disebutkan, dalam dugaan kasus ini, oknum PT PKG memainkan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok Petani (RDKK) untuk mencairkan Delivery Order (DO) pupuk bersubsidi. Selanjutnya, RDKK diajukan oleh petani kepada ketua kelompok tani, kemudian ditetapkan oleh SK Bupati dan disahkan oleh Gubernur, kemudian diserahkan kepada pihak distributor.
Baru kemudian distributor mengajukan RDKK ke Petrokimia Gresik. "Antara tiga rangkaian ini yakni RDKK kelompok tani dan distributor atau kios yang perlu dicermati dan kemungkinan bisa kita temukan benang merahnya. Kami belum bisa menuduh siapa pelakunya, kita tunggu saja dulu hasil kerja polisi," ujarnya.
Subiyanto yang juga sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, mengimbau agar dinas pertanian dan pemerintah daerah setempat membantu menyelesaikan kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penggerebekan yang dilakukan Polda Jatim di lokasi pengoplosan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska di sebuah gudang milik PT NK Jl KIG Raya Selatan, Kebomas, Gresik. Terungkap jika PT NK melakukan pengoplosan NPK Phonska bersubsidi dengan bahan lain dan dimasukkan ke dalam sebuah karung yang sudah dipersiapkan bermerek Srijoyo lalu dikirim ke PT Hanampi Sejahtera Kahuripan dan kemudian diekspor keluar negeri.
Reporter : @panji/licom
0 komentar:
Posting Komentar