Faktor yang membuat sekolah tersebut menggabung ke sekolah lain, di antaranya karena persoalan akreditasi dan jumlah siswa. Bagi sekolah yang belum terakreditasi atau terakreditasi C, Dindik tidak memperbolehkannya menjadi penyelenggaran unas. Selain itu, sekolah yang tidak memiliki jumlah siswa kurang dari 20 orang.
Terkait dengan beberapa sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan unas 2013 atau sekolah dengan Akreditasi C, Prof Zainudin Maliki selaku Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur tidak terlalu mempersoalkan. "Kalau memang aturan seperti itu, tidak apa-apa. Penggabungan ke sekolah lain tidak mengganggu persiapan siswa menjalani unas," katanya, Rabu (27/3/2013).
Walau begitu, Prof Maliki justru mengritik aturan baru tentang soal unas. Sebelumnya soal terdiri dari 5 paket dan kini berubah menjadi 20 paket. Menurutnya, perubahan tersebut mengindikasikan adanya ketidakpercayaan pemerintah terhadap kejujuran siswa.
“Idealnya satu paket untuk bobot, dikarenakan negeri ini adalah negri distrust sehingga unas kali ini merupakan unas yang berbasis ketidak percayaan dan harusnya unas ini berbasis kejujuran. Buktinya sistem pengawasannya semakin diperketat yang sebelumnya hanya 5 paket, sekarang menjadi 20 paket,” ujar ujar pakar pendidikan yang berprofesi sebagai dosen tersebut.
Sekadar diketahui, dari seluruh jenjang yang tidak dapat menyelenggarakan unas, SMA/MA/SMK sebanyak 46 sekolah, SMP/ MTs 65 sekolah, dan SD/ MI 174 sekolah. Konsekuensi sekolah yang tidak bisa menggelar unas hanya berupa tanda tangan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Namun untuk SKHUN peserta sekolah penggabung akan ditanda tangani kepala sekolah penyelenggara. Sementara untuk ijazah peserta tetap akan ditanda tangani kepala sekolah masing-masing.BJtm
0 komentar:
Posting Komentar