Sidoarjo.Lagi-lagi angin segar menerpa warga korban lumpur Lapindo. Kali ini adalah janji pemerintah untuk menuntaskan soal ganti rugi yang terkatung katung bertahun tahun lamanya.
Kepada metrosurya.com, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan, ganti rugi itu akan dituntaskan tahun ini dan diperuntukkan bagi korban diluar area peta terdampak saja. "Peruntukannya memang untuk korban yang ada diluar peta terdampak. Kalau di dalam peta terdampak ya urusannya Lapindo sendiri donk," jelasnya.
Ditambahkan Djoko, saat ini pemerintas telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.15 Triliun untuk menyelesaikan masalah tersebut tahun ini juga. "Saya berharap PT Minarak Lapindo juga bisa menyelesaikannya tahun ini. Kasihan jika mereka harus terkatung-katung hidupnya," kata Djoko.
Sementara itu, Dewan Pengarah Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS, juga mengatakan, PT Minarak Lapindo belum lama ini meminta kepada pemerintah untuk difasilitasi pinjaman kepada Bank guna mengatasi permasalahan ganti rugi tersebut. Sayangnya keinginan itu tidak dapat dikabulakan.
Alhasil tunggakan pembayaran ganti rugi terhadap warga peta terdampak membengkak hingga Rp.154 Miliar. Rinciannya tunggakan itu bagian dari Rp 786 miliar sebagai total pembayaran 3.348 berkas masyarakat yang menjadi kewajiban perusahaan.
Reporter : M Nazar/Putri Santi Dewi,
lumpurlapindoKepada metrosurya.com, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan, ganti rugi itu akan dituntaskan tahun ini dan diperuntukkan bagi korban diluar area peta terdampak saja. "Peruntukannya memang untuk korban yang ada diluar peta terdampak. Kalau di dalam peta terdampak ya urusannya Lapindo sendiri donk," jelasnya.
Ditambahkan Djoko, saat ini pemerintas telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.15 Triliun untuk menyelesaikan masalah tersebut tahun ini juga. "Saya berharap PT Minarak Lapindo juga bisa menyelesaikannya tahun ini. Kasihan jika mereka harus terkatung-katung hidupnya," kata Djoko.
Sementara itu, Dewan Pengarah Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS, juga mengatakan, PT Minarak Lapindo belum lama ini meminta kepada pemerintah untuk difasilitasi pinjaman kepada Bank guna mengatasi permasalahan ganti rugi tersebut. Sayangnya keinginan itu tidak dapat dikabulakan.
Alhasil tunggakan pembayaran ganti rugi terhadap warga peta terdampak membengkak hingga Rp.154 Miliar. Rinciannya tunggakan itu bagian dari Rp 786 miliar sebagai total pembayaran 3.348 berkas masyarakat yang menjadi kewajiban perusahaan.
Reporter : M Nazar/Putri Santi Dewi,
0 komentar:
Posting Komentar